Sejarah Pendirian

Pada tahun 1964, Departemen Sosial RI menyelenggarakan seminar nasional ketunanetraan di Bandung Jawa Barat. Dalam seminar tersebut disepakati untuk membentuk suatu wadah bernama "Himpunan Orang Buta Seluruh Indonesia" (HOBSI).
Oleh karena pembentukan HOBSI tersebut diprakarsai oleh DEPSOS dan bukan oleh para tunanetra sendiri, maka hal tersebut diangggap sebagai pencerminan sikap paternalistic dari kalangan awas atau pemerintah terhadap kaum tunanetra. Sementara kebutuhan akan organisasi yang menghimpun potensi para tunanetra di tanah air sangat diharapkan keberadaannya.
Maka demikianlah, para tokoh tunanetra sebgaimana tersebut namanya di atas memulai perjuangannya dengan mengadakan serangkaian pertemuan dan diskusi-diskusi. Di dasari oleh pemikiran dan keprihatinan akan kondisi kaum tunanetra di Indonesia, nasib serta prospek masa depan mereka, serta apa yang dapat diperbuat demi kesejahteraan dan martabat kemanusiaan mereka. Dari pertemuan awal yang diselenggarakan di Yogyakarta, selanjutnya di sepakati bahwa perlu segera di mulai suatu perjuangan oleh para tunanetra sendiri. Untuk itu dirasa perlu mengembangkan pembicaraan dan diskusi-diskusi tersebut dengan para tokoh tunanetra terpelajar di kota-kota besar, seperti di Jakarta dan Bandung.
Dari hasil diskusi secara berkesinambungan tersebut di dapatkan pokok-pokok pikiran :

• Jumlah tunanetra yang telah mengeyam pendidikan sangat sedikit, sebagaian besar mengalami kehidupan yang memprihatinkan
• Tokoh-tokoh tunanetra baik perorangan maupun berkelompok memacu perjuangan untuk meningkakan harkat dan martabat kaum tunanetra di Indonesia, namun belum terkoordinasi dengan baik, sehingga terjadi kerancuan.
• Bahwa kecerdasan kehidupan, kesejahteraan dan nasib tunanetra pada hakikatnya adalah menjadi kewajiban dan tanggung jawab para tunanetra itu sendiri, tanpa mengurangi penghargaan terhadap pemerintah dan masyarakat yang bersimpati dan telah berbuat untuk pejuangan kaum tunanetra
• Bahwa organisasi kaum tunanetra hendaknya dapat menjadi wahana perjuangan kaum tunanetra, pembinaan persaudaraan, serta kepribadian yang sehat dan wajar, sehingga kaum tunanetra dapat menjadi warga negara yang sadar akan tanggung jawab, hak dan kewajibannya, serta turut berperan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

Setelah tercapai kristalisasi diantara para tokoh tesebut, maka pada tangggal 26 Januari 1966 Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) secara resmi dinyatakan terbentuk di solo Jawa Tengah. Tempat dan kedudukan organisasi untuk pertama kalinya berada di kota Yogyakarta . hal tersebut ditandai dengan penerbitan surat pengakuan dari kepala Kepolisian Yogyakarta pada bulan April 1966, sebagai bentuk pengakuan terhadap eksistensi PERTUNI.
Seiring perkembangan dan kebutuhannya, PERTUNI kini telah memiliki kepengurusan dari tingkat pusat/nasional, daerah/propinsi, dan kabupaten/kota/cabang. Dewan Pengurus Pusat (DPP) sekarang berkedudukan di ibukota negara/Jakarta. Dewan Pengurus Daerah (DPD) telah terdapat di 28 propinsi, dan 108 Dewan Pengurus Cabang (DPC) di kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Jumlah anggotanyapun semakin berkembang, meskipun baru sebagian kecil dari seluruh tunanetra di Indonesia yang telah menjadi anggota PERTUNI.
Jumlah tunanetra sendiri di Indonesia menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 1998 berjumlah 1.884.557 jiwa, atau 0.90% dari jumlah penduduk Indonesia saat itu. Hal tesebut menandakan bahwa kaum tunanetra merupakan potensi bangsa yang cukup signifikan dan tidak dapat di abaikan keberadaannya.
Sementara itu, eksistensi PERTUNI secara legalitas telah di akui oleh pemerintah melalui terbitnya Berita Negara RI tanggal 30 April 1999 No. 35 Ormas nomor 1.